Perkuat Akuntabilitas, Rutan Balikpapan Ikuti Rapat Pemenuhan Data Dukung Usulan Pembangunan Satker Pemasyarakatan TA 2025

BALIKPAPAN - Dalam rangka memenuhi data dukung terkait Usulan Pembangunan Satuan Kerja (Satker) Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025, Rutan Kelas IIA Balikpapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur bersama dengan sejumlah Satker Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur mengikuti rapat koordinasi yang diadakan pada hari ini. Kamis (26/09/2024)

Kegiatan ini juga dihadiri oleh KPA, PPK, Operator RKBMN dan Operator Anggaran dari UPT Lapas Balikpapan, Bapas Balikpapan, Bapas Samarinda, Bapas Tarakan serta Rutan Balikpapan yang dihadiri secara Daring di Ruang Serbaguna Rutan Balikpapan.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur, Bapak Idris. Dalam sambutannya, beliau menjelaskan pentingnya pemenuhan data dukung yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung rencana pembangunan satker pemasyarakatan pada tahun 2025. “Pembangunan yang terencana dengan baik harus dilandasi oleh data yang valid dan lengkap. Oleh karena itu, seluruh Satker wajib berkomitmen untuk memberikan data yang diperlukan secara transparan dan akurat, ” ujar Idris.

Beliau juga menekankan bahwa akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam setiap proses perencanaan pembangunan. “Kita tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas pelayanan pemasyarakatan yang lebih efektif dan manusiawi. Setiap kepala Satker bertanggung jawab memastikan bahwa data yang disampaikan merupakan cerminan dari kebutuhan dan kondisi di lapangan, ” tambahnya.

Kepala Rutan Balikpapan, Bapak Agus Salim, dalam kesempatan ini menyampaikan dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Kanwil Kemenkumham Kaltim. “Kami di Rutan Balikpapan siap untuk mendukung penuh setiap inisiatif yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan. Pemenuhan data ini merupakan bentuk tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa setiap rencana pembangunan dapat berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan di lapangan, ” tegas Agus Salim.

Kegiatan ini menjadi langkah penting bagi Satker Pemasyarakatan di Kalimantan Timur dalam mempersiapkan usulan pembangunan pada TA 2025 dengan berlandaskan akuntabilitas dan transparansi.