Kakanwil Kumham Kaltim Inisiasi Isbat Nikah dan Nikah Massal Dalam Rangka Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-60

Samarinda, 25 April 2024 Dalam rangkaian peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-60, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan istimewa berupa Isbat Nikah dan Nikah Masal bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Acara ini diselenggarakan di Lapas Kelas IIA Samarinda, dengan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur serta perwakilan dari berbagai lembaga terkait seperti BAZNAS, Pengadilan Agama, Kantor urusan Agama, serta kepala unit pelaksana teknis di beberapa kota, termasuk Samarinda, Balikpapan, dan Tenggarong.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkumham Kaltim, Gun Gun Gunawan, menegaskan pentingnya momentum ini sebagai pengingat akan sejarah dan perjuangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dalam membina para warga binaan dan anak didik pemasyarakatan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan produktif. Tema HBP ke-60, "Pemasyarakatan Pasti Berdampak", diharapkan dapat menjadi dorongan untuk mewujudkan pemasyarakatan yang lebih profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Baca juga: Satu Warga Binaan Lapas Terbuka Nusakambangan Jalani Litmas oleh PK Bapas Nusakambangan

Menyadari urgensi tema tersebut, Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim  menghadirkan terobosan baru dengan menggelar program Isbat Nikah dan Nikah Masal bagi WBP. Isbat Nikah merupakan penetapan pernikahan yang telah dilaksanakan namun belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, sedangkan Nikah Masal adalah penyelenggaraan pernikahan secara bersama-sama bagi banyak pasangan suami istri yang belum memiliki akta nikah.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengesahkan pernikahan secara hukum, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan, termasuk meningkatkan status perempuan dan anak, memperkuat ketahanan keluarga, menertibkan administrasi kependudukan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Baca juga: PT KDP Lecehkan Hukum Adat Dayak, Ingkit Djaper: Kita Siap Lakulan Hinting Pali dan Geruduk PBS Tersebut

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Isbat Nikah dan Nikah Masal ini telah mendapat dukungan dari berbagai lembaga dan instansi terkait, termasuk BAZNAS, Pengadilan Agama, dan Kantor Agama di Kalimantan Timur. Data sementara yang masuk ke Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim menunjukkan antusiasme yang tinggi dari WBP untuk mengikuti program ini, dengan sejumlah 19 orang  yang telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dan melangsungkan pernikahan baru yang berasal dari lapas kelas samarinda, Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Lapas kelas IIA tenggarong dan Rutan kelas IIA Samarinda.

Diharapkan, program ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi WBP terkait status pernikahan mereka, tetapi juga membantu memperbaiki berbagai aspek kehidupan mereka, mulai dari administrasi kependudukan hingga kualitas hidup keluarga. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata dari upaya reintegrasi sosial, karena WBP kembali ke masyarakat dengan status yang jelas dan diakui secara hukum.

Baca juga: Sejumlah Pegawai Bapas Nusakambangan Laksanakan Piket Pelayanan Hari Sabtu

Selain program Isbat Nikah dan Nikah Masal, hari ini juga ditandai dengan pelaksanaan sunatan massal bagi WBP di Lapas Kelas IIA Tenggarong. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi WBP, baik dari segi kesehatan maupun aspek spiritual mereka. Kakanwil Gun Gun Gunawan secara daring melalui aplikasi ZOOM menyapa para Panitia dan WBP yang mengikuti kegiatan tersebut.

Kakanwil Gun Gun Gunawan menutup sambutannya dengan harapan besar agar program ini dapat dilaksanakan secara merata di seluruh UPT Pemasyarakatan se Kalimantan Timur dan Utara, sebagai bentuk dukungan kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan reintegrasi sosial WBP.

Baca juga: Pesan Kasad ke Babinsa Kodim 0201/Medan: Terus Bantu Pemerintah Atasi Masalah Stunting

Kegiatan ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk terus memperbaiki sistem pemasyarakatan demi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.